Komunikasi Efektif di Tengah PPKM Dr Pitoyo Ajak Pejabat Berempati dan Jujur

TRIBUNJABAR.ID - Komunikasi di saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  atau PPKM dinilai cenderung kurang efektif dan membingungkan masyarakat karena kebijakannya disampaikan tanpa penjelasan detail ke masyarakat.

Dr. Pitoyo. SS, M.IKom, Ketua Umum Ikatan Doktor Ilmu Komunikasi (IDIK) UNPAD menyampaikan hal itu pada webinar yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Jawa Barat dengan tema Pandemi ke Endemi : Berkawan dengan Covid 19, Komunikasi Persuasif Mengawal Kesadaran Publik, pada hari Rabu 1 September 2021.

Narasumber pada webinar ini Irvan Afriandi, dr MPH, Dr PH, dari Fakultas Kedokteran UNPAD, Anton Sunarwibowo, ST, MT, MSc, Bapelitbang Organisasi Pemkot Bandung, Dr Pitoyo, SS, M.IKom, Business Development Tribun Network dan Ketua Umum Ikatan Doktor Ilmu Komunikasi (IDIK) UNPAD.

Pada webinar yang dimoderatori Dr Amalia Djuwita ini, Dr Pitoyo mengatakan, kebijakan yang berubah-ubah terkait penanganan covid 19 ini membuat masyarakat menjadi resah. Pemerintah seharusnya memberikan penjelasan detail kepada masyarakat melalui jaringan birokrasinya.

Keputusan Presiden RI tentang PPKM darurat misalnya, lanjut Dr Pitoyo, harusnya ditindalanjuti oleh gunernur, bupati dan walikota secara detail ke masyarakat.

“Komunikasinya juga perlu dilakukan secara efektif dengan cara personal. Dengan demikian masyarakat merasa diayomi bukan sebaliknya merasa berhadapan dengan pemerintah,” jelas Dr Pitoyo.

Komunikasi yang efektif selain perlu dilakukan secara personal juga perlu melakukan tiga hal. Pertama, empati. Komunikator dalam hal ini Pemerintah maupun aparat keamanan perlu punya empati terhadap masyarakat terkait gelombang kedua covid 19 ini. Kedua, informatif, buatlah narasi yang mudah dipahami oleh publik. Pasalnya strata pendidikan masyarajat beragam dari yang rendah hingga tinggi. Ketiga, jujur (asli). Maksudnya sampaikan secara jujur kepada masyarakat harga obat, harga vaksin, jumlah korban covid dan sebagainya.

Apabila ketiga hal tersebut dilakukan secara baik tentu tidak akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Mengingat masih banyak anggota masyarakat yang ingin tetap beraktivitas untuk menyambung hidup di tengah PPKM.

“Kalau tiba tiba dilarang keluar rumah dalam waktu panjang pasti menolak karena mereka berfikir no work no pay,” ungkap Dr Pitoyo.

PPKM level 3 misalnya, bila disurvey apakah masyarakat paham maksudnya, bisa dipastikan banyak yang tidak paham. Apa indikatornya yang secara sederhana dapat dipahami masyarakat.? Ini menjadi tantangan bagi pemerintah.

Share this post